Pemilu adalah sarana patisipasi rakyat, Bawaslu Kolaborasi program Prakarsa
|
Ketua Bawaslu Kota Kupang, Julianus Nomleni., SH saat mengikuti Rapat Secara Daring, Jum'at, 3/6/2022.
Bawaslu Kota Kupang- Dalam rangka mendukung proyek perubahan kolaborasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 melalui program "PRAKARSA (Peran Kader Pengawas Partisipatif)", Bawaslu Provinsi NTT melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif melalui zoom meeting pada hari Jum'at (3/6/2022).
Kegiatan Prakarsa ini sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang di selenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dilaksanakan selama 3 tahun berturut-turut yakni tahun 2019-2021, demikian kata Anggota Bawaslu NTT Jemris Fointuna., S. Pi saat membuka rapat koordinasi tersebut.
Masih menurut Jemaris, latar belakang/semangat program Prakarsa adalah karena Pemilu adalah sarana patisipasi rakyat, sehingga hal ini diharapkan dapat mendorong pelibatan masyarakat agar terlibat aktif bersama Bawaslu dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilian/ Pemilu 2024.
"Yg melatarbelakangi prakarsa ini adalah Pemilu adalah partisipasi rakyat, hal ini dapat mendorong pelibatan masyarakat aagar terlibat aktif bersama bawaslu agar menjadi kaki tangan Bawaslu" Kata Jemris.
Lanjut Jemris, Kader Pengawas Partisipatif cenderung berada pada ruang-ruang privat dan kerja Bawaslu adalah Pencegahan sehingga Bawaslu perlu melihat potensi pengawasan dan pencegahan di ruang privat tersebut dengan melibatkan Kader Pemgawas Partisipatif Bawaslu yang sudah ada.
Jemris Fointuna, Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif secara Daring.
Mengakhiri penyampaiannya, Jemris Mengharapkan agar Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk bisa membuat video testimoni tentang manfaat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang di selenggarakan oleh Bawaslu selama tahun 2019 sampai dengan 2021.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas M. Djawa., S.H menyambut baik dan dukungannya terhadap program tersebut, namum ia meminta agar terlebih dahulu mekakukan koordinasi dengan para Alumni SKPP sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Kita harus mendukung program ini, kita sambut baik dan saya minta dukungan kita semua, karena basisnya para alumni, konkritnya sebelum kita tindak lanjut, mungkin langkah awal adalah koordinasi de ngan para alumni baru masuk pada pembuatan video." Kata Thomas.
Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif ini hadiri oleh seluruh Kepala Sekretariat, anggota Bawaslu Provinsi NTT dan 22 Bawaslu Kabupaten/ Kota se-Provinsi NTT. (alf)
