Ana Djukana : perempuan mampu bersaing Ambil Kebijakan politik

Foto bersama Para Perempuan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Kupang dengan Anna Djukana usai Paparam Materi Pada Kegiatan Rapat Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu. Hotel On The Rock, Kamis (29/12/2022).

Bawaslu Kota Kupang - Kebijakan dalam bentuk regulasi masih sebagai representasi fisik kehadiran perempuan di lembaga lembaga pengambil keputusan publik di legeslatif maupun Yudikatif, untuk itu perempuan didorong serta dibekali agar masuk kedalam dunia pengambilan kebijakan dunia politik.

Kegiatan rapat konsolidasi pengawasan pemilu diselenggarakan Bawaslu Kota Kupang bertempat Aula Hotel On The Rock Kamis, (29/12/22) menghadirkan nara sumber Aktivis Perempuan Ana Djukana .

Pada paparan materi , Ana Djukana menyampaikan hal mengenai mengapa perempuan harus berpolitik ? Yang sering terjadi dilapngan kebijakan dalam bentuk undang undang maupun peraturan daerah mendeskreditkan perempuan pada posisi yang terdiskriminasi, kenapa ? Karena para pembuat kebijakan yang didominasi kaum laki laki tidak memiliki gambaran bagaimna melindungi, memajukan perempuan dan menegakkan hak hak perempuan ( gender)

Lanjutnya lagi, oleh karena itu perempuan harus di dorong serta dibekali agar masuk kedalam dunia pengambilan kebijakan dunia politik, maka di harapkan juga adanya perspektif perempuan dalam produk kebijakan yang mencerminkan kepekaan serta kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan perempuan. Serta demokrasi itu sendiri menghasilkan adanya keadilan dan kesetaraan yang sering disebut "tanpa perempuan tidak ada demokrasi atau sebaliknya"

Sementara itu Ana Djukana yang juga senior jurnalis menjelaskan " berbagai banyak tantangan dan kendala yang dihadapi perempuan dalam kontestasi politik yang berdampak pada rendah serta sedikitnya perempuan yang berminat sehingga jangan heran wajah politik kita sangat Maskulin dan membentuk rool mode kepemimpinan maskulinitas dan bukan kepemimpinan perempuan, sehingga dampak ketika perempuan tidak berpolitik cenderung akan dipimpin oleh yang tidak paham kebutuhan perempuan, serta akses informasi yang terbatas dan perempuan dianggap tidak cukup punya modal atau uang dalam proses politik.

diakhir materi Ana Djukana, "menegaskan perlu adanya pendidikan politik dengan tujuan pendekatan untuk membangun kesadaran kritis perempuan untuk ambil bagian dalam politik, ini sangat penting , karena dengan pendidikan politik orang , masyarakat perempuan sekalipun mengetahui dan memahami kondisi sosial politik yang terupdate. Dengan pendidikan dimaksud perempuan dapat mampu berpikir kritis guna melawan situasi dan kondisi yang tidak sehat sehingga hakikat dari politik bisa menghadirkan kebijakan , keadilan kesejahteraan, keamanan bersama melalui sebuah kekuasaan .*(Gby).