Bawaslu Perlu Ada Divisi Khusus Penyandang Disabilitas

Bawaslu Kota Kupang – Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT, Serafina Bete berharap Bawaslu membentuk divisi khusus untuk penyandang disabilitas. Harapan ini disampaikannya saat berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adichandra Nange di Sekretariat PERSANI NTT, di Sikumana Kupang pada Rabu (13/6/2026). 

Menurut Serafina Bete, dengan membentuk divisi khusus untuk penyandang disabilitas, maka Bawaslu dapat memetakan secara jelas dan lengkap persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas saat penyelenggaraan pemilu. Dengan begitu maka Bawaslu akan menemukan intervensi yang tepat bagi kepentingan penyandang disabilitas. Bahkan ia berharap supaya penyandang disabilitas ada dalam divisi itu. Ini penting supaya teman-teman disabilitas bisa terlibat langsung menyampaikan masukan terkait penyelenggaraan pemilu yang aksesibel.

Bagi Serafina, pelibatan secara langsung dari penyandang disabilitas dalam lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu akan memberikan dampak yang baik dalam penyelenggaraan pemilu. 

“Pengalaman Pemilu 2024 jadi catatan. PERSANI sempat merekomendasikan pelibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara dan diakomodir, tapi banyak yang terkendala kondisi fisik. Akhirnya mereka hanya ditempatkan di tugas ringan seperti penjaga tinta di TPS” ujar Serafina.

Lebih lanjut dikatakan Serafina bahwa jika Bawaslu punya divisi khusus penyandang disabilitas maka bisa mengawasi seluruh tahapan pemilu dengan mengedepankan kepentingan dan partisipasi penyandang disabilitas. Dengan begitu Bawaslu dapat mengawasi sejak proses pendataan pemilih hingga hari pencoblosan supaya hak penyandang disabilitas tidak terabaikan.

“Harapannya ke depan ada bimbingan teknis untuk calon penyelenggara Bawaslu dan KPU, supaya hak-hak disabilitas benar-benar diperhatikan dan dipenuhi,” harap Serafina.

Ia juga menyoroti banyak TPS yang belum ramah disabilitas. Beberapa pemilih disabilitas mengaku ingin mencoblos langsung di TPS, tapi petugas KPU melalui KPPS justru menyarankan untuk tetap di rumah karena ada pendekatan TPS mobile. Padahal mereka ingin merasakan akses langsung ke TPS.

Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adichandra Nange menyambut baik segala harapan dan masukan yang disampaikan. Menurutnya, saat ini memang Bawaslu sementara melakukan sejumlah diskusi dengan para pihak untuk konsolidasi demokrasi. Semua yang telah disampaikan sebagai bentuk intervensi awal untuk perbaikan pemilu mendatang. Ini jadi titik awal informasi dalam pelaksanaan pengembangan pengawasan pemilu yang lebih baik.***