Dugaan Politik Uang, Manipulasi Surat Suara Sisa dan Mobilisasi Pemilih Pemula Jadi Tantangan Mengkhawatirkan Dalam Pemilu

Bawaslu Kota Kupang - Untuk memperkuat pengawasan pemilu ke depannya dan konsolidasi demokrasi, Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior Adichandra Nange, mendampingi  Anggota Bawaslu NTT, Magdalena Yuanita Wake, untuk berdiskusi bersama salah satu tokoh masyarakat yang peduli dengan pelayanan publik di NTT, Darius Beda Daton di Kantor Ombudsman NTT, Jalan S.K. Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu (3/6/2026).

Dalam pengantar diskusi, Yunior mengatakan, kegiatan ini bagian dari agenda nasional Bawaslu untuk menjaring catatan pengalaman dan evaluasi, serta mendapatkan kilas balik dinamika atas penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan dari para pihak yang terlibat dalam pemilu dan pemilihan sebelumnya.

“Secara nasional saat ini Bawaslu sedang melakukan diskusi konsolidasi demokrasi. Karena itu di masa non tahapan ini kami gunakan untuk komunikasi dengan mitra Bawaslu yang sifatnya kelembagaan maupun perorangan, untuk berdiskusi dan mendapatkan catatan pengalaman dan evaluasi atas pemilu dan pilkada lalu” ujar Yunior.

Selanjutnya dalam mengawali diskusi, Yuanita Wake menyebut bahwa diskusi ini bertujuan untuk penguatan demokrasi dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu. Ia meminta pandangan Darius Beda Daton, sebagai salah satu tokoh masyarakat atas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan maupun tentang tata kelola pemerintahan NTT yang dilihat dari proses pemilu dan pilkada serta performa daerah saat ini.

Darius menyambut baik kedatangan Bawaslu untuk berdiskusi. Ia menilai penyelenggaran pemilu dan pemilihan secara prosedural sangat bagus. Namun pemilu dan pemilihan secara substansial belum berjalan optimal dan kerap menjadi polemik. Baginya, secara substansial yang ingin dilihat itu bahwa pemilu dan pemilihan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Kita memilih pemimpin dengan tujuan kesejahteraan. Namun jika masih jauh dari kesejahteraan berarti menjadi pertanyaan juga untuk kita. Berdasarkan pengalaman sebagai pengawas dan laporan hasil pemeriksaan lembaga pengawas negara lainnya, setelah dicermati itu persoalan utamanya adalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Ini yang menjadi kegelisahan saya,” urai Darius yang pernah menjadi Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT ini.

Selain itu, ia juga menyinggung tentang adanya sejumlah informasi dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan peserta pemilu. Untuk itu, harapannya bahwa Bawaslu perlu melakukan pengawasan yang ketat dan harus ditindak tegas, jika perlu maka diskualifikasi bagi para pelaku.

Menjawab permintaan pandangan dari Yuanita Wake soal isu selain politik uang, Darius menyampaikan dua temuan cerita yang mengkhawatirkan berkaitan dengan pemilu dan pemilihan.

Pertama, berdasarkan cerita petugas KPPS di desa-desa, masih ada kecenderungan dugaan memanipulasi surat suara sisa dengan cara mencoblos kertas suara yang tidak terpakai. Untuk hal ini, harus menjadi fokus perhatian Bawaslu sehingga diawasi secara ketat atas surat suara sisa di hari pencoblosan.

Kedua, dikatakanya bahwa ada cerita tentang dugaan mobilisasi pemilih pemula yang diiming-imingi uang, dan membantu kemudahan pengurusan e-KTP lalu setelah selesai diantarkan ke rumah pemilih pemula tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada saat pemilih pemula akan memberikan hak suaranya. Ini mesti menjadi masukan dan perhatian pengawas saat berlangsungnya pemilu dan pemilihan.

Dari diskusi ini, jajaran pengawas yang hadir, termasuk beberapa staf Bawaslu NTT dan Bawaslu Kota Kupang, menyambut baik seluruh masukan dan menjadikannya catatan evaluasi konstruktif. Selain itu, akan menjadi laporan berjenjang dan bisa jadi bahan perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan pemilu mendatang.***